agus joko pramono Things To Know Before You Buy
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing alternatives in dealing with The existing fiscal scenario confronted through the UN as affected with the pandemic and the need to raise coordination amongst oversight organizations beneath the UN to further improve accountability and governance.
By BPK's audit, a weak Regulate process in an institution could be detected, he remarked, incorporating the board then problems some recommendation aimed at improving The inner Manage system.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
IDI's Board is made up of ten associates from unique supreme audit institutions. Get to learn them greater inside our "Meet the Board" series.
Pramono menegaskan, materi yang akan dibawakannya dalam debat sudah pelan-pelan disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ia sudah siap untuk menghadapi Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun dalam debat perdana nanti.
Through his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation of the SDGs.
As IDI’s Board prepares for its Conference on twenty five March 2021, we asked Dr. Pranomo a number of questions on governance and what it means to get a different member with the Board.
The subsequent content articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the first short article.
This "Cited by" depend consists of citations to the next article content in Scholar. The ones marked * could be unique from the post while in the profile.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman five (lima) tahun atau lebih;
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
to Any one Share agus joko the very best in the Jakarta Submit with close friends, relatives, or colleagues. To be a subscriber, you can gift three to five article content on a monthly basis that anyone can read—no membership required! Log in